Nih Pulau Natuna Indonesia
JAKARTA-Inilah Alasan Mengapa China Mau Rebut Natuna dari Indonesia,pulau natuna indonesia
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yg terletak ditengah Laut China Selatan kini sedang hangat diperbincangkan. Posisinya yg strategis serta kekayaan alamnya yg luar biasa menjadi ajang perebutan banyak negara di wilayah daerah tersebut .
Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yg berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai daerahnya ke PBB.
Sempat ada kajian dari akademisi Malaysia, bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran. Namun, utk menghindari konflik lebih panjang sesudah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.
Lepas dari klaim insiden tersebut, Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3. 420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6, 34 persen, kemudian Tionghoa 2, 52 persen.
Seperti dilansir dari Merdeka, Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan keluar cepat atau lambat.
Analis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal era 20 cukup banyak dihuni warga Tionghoa. Namun, seiring waktu, terutama sesudah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.
Victor mengaku punya bukti, bahwa ada usul resmi warga keturunan Tionghoa di Natuna biar RRC menganeksasi pulau itu.
" Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di daerah itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5. 000-6. 000 menjadi tinggal 1. 000 orang, " tulisnya.
Terlihat selentingan, warga Tionghoa yg masih bertahan menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada dekade 80-an. " Ada usul kepada Deng biar China mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yg dihuni mayoritas Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah manajemen China, " kata Victor.
Negosiasi ini tidak dapat dibuktikan hingga sekarang. Yang jelas, China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, kemudian diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.
Pemerintah Indonesia di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.
Garis putus-putus yg diklaim pembaruan atas peta 1947 itu menciptakan Indonesia marah. Padahal RI bekerjsama berencana menjadi penengah negara-negara yg berkonflik akhir Laut China Selatan.
Usut punya usut, klaim yg bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.
China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akhir klaim mereka di Kepulauan Spratly. Lima tahun terakhir, PBB belum bersikap atas protes dari pemerintah Indonesia. China juga tidak pernah menyinggung informasi itu, sehingga korelasi Beijing- Jakarta relatif adem ayem.
Tapi, semenjak jauh-jauh hari Tentara Nasional Indonesia sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu personil Tentara Nasional Indonesia dikerahkan menjaga perairan dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996.
Setelah berkuasa, Presiden Jokowi hendak menyampaikan perilaku pada Natuna, lebih keras dari perilaku SBY.
" Sembilan titik garis yg selama ini diklaim Tiongkok dan mengambarkan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar aturan internasional apapun, " ungkapnya ketika diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.
Poros Jakarta-Beijing belum akan bergandengan dekat sebelum konflik ini selesai.
peta pulau natuna,kepulauan natuna milik siapa,konflik pulau natuna,gambar pulau natuna,sejarah pulau natuna,asal usul pulau natuna,peta kepulauan natuna map
PETA PULAU NATUNA GOOGLE MAPS
Pulau nun jauh di perbatasan Indonesia dan beberapa negara tetangga ini menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut terlihat sesudah Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yg memasukkan daerah kaya gas alam itu dalam wilayahnya.
Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.
Namun pada era 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yg berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut .
Pulau nun jauh di perbatasan Indonesia dan beberapa negara tetangga ini menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut terlihat sesudah Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yg memasukkan daerah kaya gas alam itu dalam wilayahnya.
Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.
Namun pada era 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yg berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut .
Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yg berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai daerahnya ke PBB.
Sempat ada kajian dari akademisi Malaysia, bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran. Namun, utk menghindari konflik lebih panjang sesudah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.
Lepas dari klaim insiden tersebut, Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3. 420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6, 34 persen, kemudian Tionghoa 2, 52 persen.
Seperti dilansir dari Merdeka, Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan keluar cepat atau lambat.
Analis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal era 20 cukup banyak dihuni warga Tionghoa. Namun, seiring waktu, terutama sesudah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.
Victor mengaku punya bukti, bahwa ada usul resmi warga keturunan Tionghoa di Natuna biar RRC menganeksasi pulau itu.
" Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di daerah itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5. 000-6. 000 menjadi tinggal 1. 000 orang, " tulisnya.
Terlihat selentingan, warga Tionghoa yg masih bertahan menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada dekade 80-an. " Ada usul kepada Deng biar China mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yg dihuni mayoritas Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah manajemen China, " kata Victor.
Negosiasi ini tidak dapat dibuktikan hingga sekarang. Yang jelas, China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, kemudian diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.
Pemerintah Indonesia di jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.
Garis putus-putus yg diklaim pembaruan atas peta 1947 itu menciptakan Indonesia marah. Padahal RI bekerjsama berencana menjadi penengah negara-negara yg berkonflik akhir Laut China Selatan.
Usut punya usut, klaim yg bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.
China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akhir klaim mereka di Kepulauan Spratly. Lima tahun terakhir, PBB belum bersikap atas protes dari pemerintah Indonesia. China juga tidak pernah menyinggung informasi itu, sehingga korelasi Beijing- Jakarta relatif adem ayem.
Tapi, semenjak jauh-jauh hari Tentara Nasional Indonesia sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu personil Tentara Nasional Indonesia dikerahkan menjaga perairan dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996.
Setelah berkuasa, Presiden Jokowi hendak menyampaikan perilaku pada Natuna, lebih keras dari perilaku SBY.
" Sembilan titik garis yg selama ini diklaim Tiongkok dan mengambarkan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar aturan internasional apapun, " ungkapnya ketika diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.
Poros Jakarta-Beijing belum akan bergandengan dekat sebelum konflik ini selesai.
Related Posts